JAKARTA – Jutaan data nomor pokok wajib pajak (NPWP) diduga bocor oleh peretas atau hacker yang pernah viral yaitu Bjorka. Data yang bocor termasuk milik Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, Gibran Rakabuming hingga Menkeu Sri Mulyani.
Bocornya data NPWP ramai di media sosial X, informasi awal disampaikan oleh Teguh Aprianto melalui akun X @secgron. Ia menyebut, tokoh lain yang datanya ikut bocor yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Menkominfo Budi Arie Setiadi hingga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto juga mengunggah postingan yang diduga berisi data pribadi. Teguh mengungkapkan ada 6 juta data NPWP yang diperjualbellikan dengan harga Rp150 Juta.
“Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor handphone, e-mail, dan lain-lain. NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani, dan menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku,” tulis teguh melalui akun X @secgron, Rabu (18/9/2024).
Menanggapi kasus kebocoran data yang menghebohkan publik, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan telah memerintahkan Kemekominfo, Kemenkeu hingga BSSN untuk ada mitigasi secepatnya. “Ya saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kemenkeu untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN untuk memitigasi secepatnya,” ungkap Jokowi di Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024)
Jokowi juga mengatakan peristiwa serupa terjadi di negara lain. Ia menduga kebocoran data ini terjadi karena keteledoran password hingga penyimpanan data yang berbeda-beda.
“Peristiwa seperti ini kan juga terjadi di negara-negara lain yang semua data itu mungkin karena keteledoran password. Bisa terjadi karena penyimpanan data yang juga terlalu banyak di tempat-tempat yang berbeda, bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker,” ujarnya.
Sementara itu, Sri Mulyani mengaku telah meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk segera melakukan evaluasi. Ia juga menyebut hasil evaluasi akan disampaikan oleh DJP dan tim IT (Information Technology).
“Kita sedang, saya sudah minta Pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya. Nanti akan disampaikan penjelasannya ya oleh Pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya Kemenkeu,” kata Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/9).*
